Dalam rangka penguatan pencegahan tindak  pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal serta untuk mewujudkan integritas di sektor jasa keuangan, OJK Bersama PPATK telah berkomitmen untuk mendukung regulasi yang sesuai dengan perkembangan prinsip internasional yang mengatur mengenai penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.

Untuk mewujudkan komitmen penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, perlu adanya pengkinian peraturan perundang-undangan yang berlaku baik secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal di sektor jasa keuangan. Selain itu perkembangan inovasi dan teknologi yang cepat dan dinamis di sektor jasa keuangan, perlu didorong implementasi pemanfaatan teknologi informasi di sektor jasa keuangan dengan tetap memperhatikan aspek keamanan, kerahasiaan, serta mitigasi risiko dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.

Dengan adanya aturan dari OJK yang terbaru POJK No.8 Tahun 2023, maka perlu dipahami dan diketahui oleh pihak pelapor jasa keuangan dengan baik dan benar, oleh karena itu pelatihan yang efektif dan efisien harus dilakukn agar para pihak pelapor tidak mengalami kekeliruan dalam melaksanakannya sehingga tehindar dari segala denda yang telah diatur pada POJK dimaksud.

TUJUAN

1. Mengimplementasikan / Menerapkan knowledge, skill dan attitude yang memadai dalam aktivitas identifikasi transaksi keuangan yang mencurigakan
2. Memahami tahapan dalam mengatasi & melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan sesuai eraturan perundang- undangan yang berlaku
3. Memahami definisi tindak pidana pencucian uang
4. Mengetahui dan memahami peran / tanggung jawab setiap pegawai Bank dalam melakukan penerapan UU TPPU & APU-PPT
5. Mengetahui dan memahami pentingnya UU TPPU/TPPT dalam usaha jasa perbankan

OUTLINE

1. Perubahan Dalam POJK 8 Tahun 2023

• Kewajiban penerapan program APU-PPT dan PPSPM di sektor jasa keuangan;
• Pengawasan aktif direksi dan komisaris
• Kebijakan dan Prosedur;

2. Perhitungan mengidentifikasi, menilai, dan memahami risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM.

• Risiko terhadap Nasabah,
• Risiko negara atau area geografis (dapat berupa negara serta provinsi dan/atau kota/kabupaten di Indonesia),
• Risiko produk, jasa, transaksi atau
• Risiko jaringan distribusi
• Mitigasi Risiko

METODE TRAINING

1. Presentation
2. Discussion
3. Case study
4. Evaluation

TRAINER & FACILITATOR :