Arcarta

Consultant

TRAINING ASPEK HUKUM PENGADAAN BARANG/JASA

Tempat dan Biaya

Online Training ( Group ) Pendaftaran Min 5 peserta | Rp.2.200.000
09.00-12.00 / 13.00-16.00
Online Training (Reguler) | Rp 2.600.000
09.00-12.00 / 13.00-16.00
Jakarta | Rp 5.500.000
09.00-16.00
Bandung | Rp 6.000.000
09.00-16.00
Yogyakarta | Rp 6.300.000
09.00-16.00
Surabaya | Rp 6.500.000
09.00-16.00
Bali | Rp 7.000.000
09.00-16.00
Kota lain | Rp 6.000.000 - Rp 7.000.000
09.00-16.00
Investasi Online Termasuk :
Modul Training, Sertifikat, Qualified Trainer, Pajak
Investasi Offline Termasuk :
Modul Training, Sertifikat, Seminar Kits, Souvenir, Meeting room, 2x Cofee Break, Lunch, Qualified Trainer, Pajak

Jadwal

05
- 06 Oct 2026

Selesai

05
- 06 Nov 2026

Akan Datang

03
- 04 Dec 2026

Akan Datang

No data was found

Pengadaan barang dan jasa untuk kepentingan pemerintah merupakan salah satu alat untuk menggerakan roda perekonomian, dalam rangka meningkatkan perekonomian nasional guna mensejahterakan, karena pengadaan barang dan jasa terutama di sektor publik terkait erat dengan penggunaan anggaran negara. Pengaturan tata cara pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat meningkatkan iklim investasi yang kondusif,efisiensi belanja negara. Pengadaan barang dan jasa pemerintah berada pada aspek hukum administrasi negara, hukum perdata, dan hukum pidana. Pengadaan barang dan jasa harus diterapkan asas-asas umum, baik asas-asas yang telah lama dikenal dalam pengelolaan keuangan negara, seperti asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan, dan asas spesialitas maupun asas-asas baru sebagai pencerminan penerapan kaidah-kaidah yang baik dalam pengelolaan keuangan negara.

 

MATERI PELATIHAN :

  1. Hirarki Perundang-undanganan Republik Indonesia
  2. Peran aspek hukum dalam mengatur aktifitas Pengadaan Barang & Jasa
  3. Potensi Korupsi pada Pengadaan Barang dan Jasa
  4. Bentuk-bentuk penyalahgunaan Pengadaan Barang dan Jasa
  5. Peraturan Perundang-Undangan Nasional dan Internasional Terkait Pengadaan barang dan Jasa
  6. Peraturan pemerintah tentang pengadaan barang dan jasa sektor Publik dan Sektor Migas
  • Keputusan Presiden No 80 tahun 2003.
  • Perpres No 8 Tahun 2006.
  • Peraturan Menteri Negara BUMN tentang pedoman umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN no 05/MBU/2008
  • Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010
  • Pedoman Tata Kerja No. 007 BP Migas /SKK Migas

7. Resiko Hukum Pidana & Perdata dalam Pengadaan

8. Resiko Hukum Administrasi dalam Pengadaan Barang/Jasa

9. Pencegahan Korupsi pada Aktifitas Pengadaan Barang dan Jasa

10. Hukum Kontrak dalam Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa

 

TUJUAN PELATIHAN :

  1. Memahami kedudukan Pengadaan Barang/Jasa dalam Tata Hukum di Indonesia
  2. Memahami Resiko Hukum Pidana & Perdata dalam Pengadaan Barang/Jasa
  3. Memahami Resiko Hukum Administrasi dalam Pengadaan Barang/Jasa
  4. Memahami pengantar Hukum Kontrak dalam aktifitas pengadaan Barang dan Jasa

 

 

In House Training Depend on request

 

INFORMASI

Registrasi, hubungi :

Arcarta Consultant  

TELEPON : +6221-889-68569

HP/ WA : 

+62-812-2483-2565 (Citra)

Email: 

info_training@arcartaconsultant.com; 

info.arcartaconsultant@gmail.com

Galleries Training

No results found.

error: Content is protected !!